Ferdinand: Begitulah Demokrasi Prabowo Kalahkan Jokowi di Rakorda Demokrat Riau dan Sulsel
Get link
Facebook
X
Pinterest
Email
Other Apps
Id Utama. Rakorda dilangsungkan untuk menyerap aspirasi kader Demokrat terkait
dukungan bakal calon presiden di Pilpres 2019 nanti, antara Joko Widodo
(Jokowi) atau Prabowo Subianto.
Pada hari senin, ada dua daerah yang melangsungkan Rakorda, yaitu Provinsi Riau dan Sulawesi Selatan.
Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Demokrat, Ferdinand Hutahaean membeberkan hasil Rapat Koordinasi Daerah
(Rakorda) Partai Demokrat yang berlangsung di beberapa daerah.
Dari kicauan Ferdinand melalui akun Twitternya, Rakorda Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Riau telah selesai
dilaksanakan dan menghasilkan sebuah keputusan bulat.
Dari hasil Rakorda Riau, 97,2 persen kader Demokrat mengusulkan untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019.
Sedangkan usulan untuk mendukung Jokowi hanya 2,8 persen saja. “Rakorda DPD Partai Demokrat Riau baru saja berakhir dengan hasil sebagai berikut, Prabowo: 97,2% dan Jokowi: 2,8 persen,” ungkap Ferdinand
Dari hasil Rakorda Riau, 97,2 persen kader Demokrat mengusulkan untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019.
Sedangkan usulan untuk mendukung Jokowi hanya 2,8 persen saja. “Rakorda DPD Partai Demokrat Riau baru saja berakhir dengan hasil sebagai berikut, Prabowo: 97,2% dan Jokowi: 2,8 persen,” kicau Ferdinand “Baru saja Rakorda DPD PD Sulsel selesai, 76 persen mendukung pak
Prabowo dan 24 persen mendukung Jokowi. Begitulah Demokrasi di
Demokrat,” kicau Ferdinand.
Sementara itu, diketahui sebelumnya dari Tribun Jatim, DPD Partai Demokrat Jawa Timur juga telah melakukan Rakorda.
Hasil Rakorda mengusulkan untuk mengusung Jokowi di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Usulan ini diajukan setelah DPD melakukan voting mengenai
arah dukungan bakal calon presiden di Pilpres 2019 pada Rapat Koordinasi
Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jatim di Surabaya
Saat itu, pilihan yang diajukan kepada kader hanya ada dua, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto.
Voting diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di
DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, 38 ketua DPC, serta 5
perwakilan DPD Jatim.
Hasilnya, Jokowi meraih dukungan telak dengan 152 suara dan Prabowo 56 suara.
Sebanyak 6 suara lainnya dinyatakan tidak sah.
Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, selain rekomendasi voting,
pertimbangan ini juga didasarkan pada pilihan gubernur terpilih yang
juga diusung Demokrat di pilkada lalu, Khofifah Indar Parawansa.
Khofifah secara terbuka telah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Seharusnya pilihan dari gubernurnya Demokrat juga bisa dijadikan
variabel pertimbangan DPP,” ujar Soekarwo, yang masih menjabat sebagai
Gubernur Jawa Timur ini.
Pertimbangan lain, lanjut dia, adalah peluang untuk membuka poros ketiga juga sudah tertutup.
Sebab, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi
Jokowi, kans Demokrat untuk menggandeng partai lain demi tercapainya presidential threshold(ambang batas pencalonan presiden) pun hanya tinggal angan.
Apalagi, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya
(Gerindra), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat di poros
kedua.
”Dengan PAN juga tidak cukup, tidak sampai 20 persen. Saya rasa tidak bisa ke alternatif ketiga,” kata Soekarwo.
Harian Id . PAN, kata Eddy akan menjadikan usulan dari PA 212 itu sebagai bahan pertimbangan. Sebab, PAN masih memegang amanat Rakornas PAN untuk mencalonkan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai capres atau cawapres. “Bagaimanapun juga PAN saat ini masih menjalankan mandat Rakornas 2017 yaitu mendorong kader kami Pak Zulhas untuk maju di perhelatan pilpres, apakah sebagai capres maupun cawapres,” jelas dia. Dukungan PAN kepada capres di Pemilu 2019 akan diputuskan di Rakornas yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain dukungan, Rakornas juga akan memutuskan arah koalisi. “Kalaupun nanti akan berubah, dengan perkembangan kondisi yang ada tentu itu nanti akan kami evaluasi dan kami tetapkan dalam rakornas 2018 dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,” ujar Eddy. Tak hanya membahas dukungan ke Prabowo, pertemuan dengan PA 212 juga membahas opsi nama cawapres. Eddy mengakui, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu yang dibahas. Namun, dia t...
Harian Press . Pada Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional yang diselenggarakan GNPF Ulama, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto berbicara tentang isu ekonomi dan bicara sederet isu. “Mata uang kita tambah, tambah rusak, tambah lemah. Apa yang terjadi adalah dalam 5 tahun terakhir kita tambah miskin, kurang-lebih 50% tambah miskin,” tuding Prabowo di Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018). Prabowo kemudian berbicara tentang keluarnya kekayaan nasional ke luar negeri. Prabowo menyebut, setengah dari kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir orang. Prabowo lalu berbicara tentang kondisi BUMN. “Hari terakhir ini BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi. Pertamina sebagian dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara bangkrut,” kata Prabowo. Prabowo menyindir Menteri BUMN Rini Soemarno. Prabowo lalu bicara penerbitan obligasi sejumlah bank. “BRI menerbitkan bond , berarti nggak ada uang di bank itu. Kita kan mau pinjem uang ke...
Comments
Post a Comment